ABSTRAK
Istilah Manajemen Stratejik merupakan hal yang baru bagi
BBPPKS, tapi pelaksanaan kegiatan telah merujuk kepada manajemen Stratejik hal
demikian dapat dilihat adanya Rencana Induk Pengembangan yang merupakan pedoman
bagi penyelenggaraan perencanaan kegiatan, dari hasil penelitian yang
dilaksanaka oleh penulis terfokus kepada Perencanaan, pelaksanaan dan
Pengawasan stratejik. Unsur manajemen secara umum mempunyai tiga tahapan yaitu
tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah
metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan alat yang digunakan
dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang
diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tekhnik
analisis induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis dan
beberapa hasil wawancara dengan pejabat yang melaksanakan perencanaan :
a). Dalam proses
penyusunan perencanaan stratejik bahwa BBPPKS Bandung telah mengambil langkah
dengan membentuk tim penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang melibatkan
para pakar dan ilmuwan serta para pejabat structural dan fungsional sesuai bidang
ilmu yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian bahwa rencana induk pengembangan tersebut
masih bersifat umum, belum dijabarkan dalam kegiatan tahunan atau pemetaan kebutuhan.
b). Proses penyusunan
kegiatan yang dilaksanakan di BBPPKS Bandung, melalui tim praduk yang terdiri
dari pejabat structural dan fungsional perencana, seksi penyusunan program dan
seksi-seksi lain yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan tersebut, tim
tersebut dibawah koordinasi seksi penyusunan program, dalam penyusunan kegiatan
tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi dalam proses
penyusunan program, hambatan tersebut disebabkan faktor internal maupun faktor
eksternal lembaga, faktor internal yang menjadi hambatan dalam proses
penyusunan perencanaan adalah terbatasnya sumber daya manusia perencanaan yang
mempunyai pengalaman, pengetahuan tentang penyusunan program,, sedangkan faktor
eksternal yang menjadi hambatan adalah, tidak tepat waktu dikeluarkannya SHU
(harga satuan umum).
c). Dalam penyusunan
perencanaan kegiatan antara Balai-Balai Besar dengan kapus-kapus yang merupakan
unit pelayanan teknis di lingkungan Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial
Departemen Sosial masih terdapat duplikasi kegiatan dalam pengembangan program diklat
dan pengembangan kelembagaan hal demikian dikarenakan belum adanya petunjuk teknis
mengenai tugas pokok dan fungsi antara Balai dan Kapus sehingga masing-masing balai
dan pusat membuat uraian tugas masing-masing sehingga menimbulkan interpretasi yang
sama.
Dalam pelaksanaan
perencanaan kegiatan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :
a). Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa terbatas sumber daya manusia kesejahteraan
sosial dan sumber daya fisik yang di miliki oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial, adapun sumber daya manusia yang dapat memperlancar proses
pembelajaran adalah para pejabat fungsional widyaiswara dan panitia penyelenggara
yang sampai sekarang masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas. Sedangkan
sumber daya fisik yang dimiliki BBPPKS Bandung dalam memperlancar proses pembelajaran
masih sangat minim.
b). Masih terdapat
kelemahan dalam pelaksanaan diklat, kelemahan tersebut antara lain pengiriman
peserta diklat dari daerah tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah
ditentukan oleh panitia penyelenggara.
c). Antara usulan perencanaan
kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan masih belum signifikan, hal tersebut
dikarenakan antara lain terbatasnya anggaran pemerintah yang dilokasikan dalam
kegiatan tersebut.
DOWNLOAD
- T_ADP__029599_Abstract.pdf
- T_ADP__029599_Appendix.pdf
- T_ADP__029599_Bibliography.pdf
- T_ADP__029599_Chapter1.pdf
- T_ADP__029599_Chapter2.pdf
- T_ADP__029599_Chapter3.pdf
- T_ADP__029599_Chapter4.pdf
- T_ADP__029599_Chapter5.pdf
- T_ADP__029599_Table_of_content.pdf
- T_ADP__029599_Title.pdf
No comments:
Post a Comment