Fernando Edwin Silaen
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui tentang rerangka metodologis, trend, dan desain sistem pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dengan sample Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa. Dalam Studi ini ditemukan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang baru dalam era otonomi daerah. Unit kerja pemerintah daerah mengembangkan system pengukuran kinerja berdasarkan model Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimandatkan oleb Inpres no.7 tahun 1999 tentang LAKIP. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah; akan tetapi masih terdapat kesenjangan antar praktik yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan: Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif study case. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatifdan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan analisis dokumen yang dilakukan oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan responden pada dinas dan sekretariat daerah pada pemerintahan kabupaten Tobasa dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menemukan bahwa unit kerja pemerintah. daerah kabupaten Tobasa kesulitan dalam menentukan indikator outcome, benefit dan impact. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran output bukan outcome. Selain ilu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan masalah. karena setiap unit kerja memiliki karateristikyang unik dan spesifik. Dalam LAKIP juga tidak disinggung peranan laporan keuangan instansi terhadap kinerja. Informasi mengenai indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka dan rutin kepada masyarakat, tidak adanya kompensasi dalam pengukuran kinerja serta tidak adanya peraturan daerah yang mengikat konsistensi laporan kinerja dinas. Penelittan ini merupakan kelanjutan dari penelitian - penelitian sejenis sebelumnya yang pernah ada. Tetapi hasil penelitian ini tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian selanjutnya. Hal ini diperlukan karena keterbatasan yang ada pada penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui tentang rerangka metodologis, trend, dan desain sistem pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dengan sample Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa. Dalam Studi ini ditemukan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang baru dalam era otonomi daerah. Unit kerja pemerintah daerah mengembangkan system pengukuran kinerja berdasarkan model Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimandatkan oleb Inpres no.7 tahun 1999 tentang LAKIP. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah; akan tetapi masih terdapat kesenjangan antar praktik yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan: Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif study case. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatifdan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan analisis dokumen yang dilakukan oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan responden pada dinas dan sekretariat daerah pada pemerintahan kabupaten Tobasa dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menemukan bahwa unit kerja pemerintah. daerah kabupaten Tobasa kesulitan dalam menentukan indikator outcome, benefit dan impact. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran output bukan outcome. Selain ilu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan masalah. karena setiap unit kerja memiliki karateristikyang unik dan spesifik. Dalam LAKIP juga tidak disinggung peranan laporan keuangan instansi terhadap kinerja. Informasi mengenai indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka dan rutin kepada masyarakat, tidak adanya kompensasi dalam pengukuran kinerja serta tidak adanya peraturan daerah yang mengikat konsistensi laporan kinerja dinas. Penelittan ini merupakan kelanjutan dari penelitian - penelitian sejenis sebelumnya yang pernah ada. Tetapi hasil penelitian ini tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian selanjutnya. Hal ini diperlukan karena keterbatasan yang ada pada penelitian ini.
Download Skripsi
 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
No comments:
Post a Comment