BAB I
A. Latar Belakang Masalah
Terjadinya krisis moneter dan transisi politik memicu Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) sejak 1 Januari 2001 yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” yang suda h diperbaharui menjadi UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah” yang diperbaharui menjadi UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.
Dalam pencipataan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2004 : 77). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif didaerah dimana belanja modal tersebut selanjutnya akan mempengaruhi proporsi belanja pemeliharaan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai guidance dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. Arah kebijakan umum dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diper oleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
Wong ( 2004: 22 ) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD ( Mardiasmo, 2002 : 107 ).
Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Pengaruh Belanja Pemeliharaan dan Peningkatan Penerimaan Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten / kota di Sumatera Utara”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah belanja pemeliharaan dan peningkatan penerimaan daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/ kota di Sumatera Utara?
C. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah terdapat pengaruh belanja pemeliharaan dan peningkatan penerimaan daerah baik secara parsial maupun secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di Sumatera Utara.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Bagi peneliti, untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh belanja pemeliharaan dan peningkatan penerimaan daerah terhadap belanja modal.
b. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya.
c. Bagi Pemerintah daerah di Sumatera Utara dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam menetapkan alokasi anggaran di dalam Peraturan daerah tentang APBD.
d. Bagi Pemerintah daerah di Sumatera Utara dapat menjadi bahan masukan dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan belanja modal untuk meningkatakan penerimaan daerah.
Untuk mendownload skripsi "Pengaruh Belanja Pemeliharaan dan Peningkatan Penerimaan Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara" silahkan klik link dibawah ini:
 | |
| |
| |
| Bab IV |
| Bab V |
| Daftar Pustaka |
| Lampiran |
No comments:
Post a Comment