Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui tentang pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Dalam studi ini ditemukan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang baru dalam era otonomi daerah. Unit kerja pemerintahan daerah mengembangkan system pengukuran kinerja berdasarkan model Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimandatkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang LAKIP. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam menejemen kinerja pemerintah daerah, akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara praktis yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan . Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptifstudy case. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis dokumen yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan, dianalisis dengan metode analisis kulitatif dan kuantitatif dengan responden pada dinas dan sekretariat daerah pemerintahan kabupaten Karo dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menemukan bahwa unit kerja pemerintah daerah kabupaten Karo kesulitan dalam menemukan indikator outcome, benifit dan impact. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran input bukan out come. Selain itu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan masalah, karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Informasi tentang indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka dan rutin kepada masyarakat, tidak adanya kompensasi dalam pengukuran kinerja serta tidak adanya peraturan dareah yang mengikat konsistensi laporan kinerja dinas.
Untuk mendownload skripsi "Analisa Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Karo)" silahkan klik link dibawah ini:
Download
No comments:
Post a Comment