Abstract
INDONESIA:
Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara implisit asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti lembaga keuangan syariah (LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan musyarakah serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk formulir perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah ditetapkan untuk nasabah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini, dasar permasalahannya adalah mengenai segala hal yang bersifat yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata. Aspek empirisnya adalah dengan melihat penerapan asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dalam praktek perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang. Dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kanindo Syariah telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakahnya yang terdapat pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan negosiasi dalam penentuan tiga hal tersebut.
ENGLISH:
In law agreement, the freedom principle in making contract is spirit and breath of an agreement. The freedom principle of contract is mentioned in section 1338 subsection(1), KUH Perdata that says: all agreement are made legally valid as a statute for those who make it. Implicitly, the freedom principle of contract provides guidance that all the parties are assumed to have equal position in making or not making an agreement, having agreement with anyone, implementating and the agreement and its requerments. In its practice, there are many raw agreement models found financial institutions either bank or non-bank such as sharia financial institutions, which tend to be considered unbalanced, one- sided, and unfair because of the weak position just accept the contents of the agreement or to refuse the content of agreement which are already determined.
This research aims to providing an understanding implicitly of the mechanism and the procedures in financing musyarakah and the application of freedom principle of contract in an agreement between customer and Sharia Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang because of the form of agreement has been printed with the provisions of clauses that has been set for the customers.
The type of research used in this study is an empirical juridical. Research in this study, the basic problem is everything wich is juridical in implementating of the freedom principle of contract of an agreement as meationed in section 1338 KUH Perdata. The impirical aspect is by looking the application of the principle of the freedom principle of contract wich is mentioned in section 1338 KUH Perdata in the practice in cooperative financing musyarakah in Sharia Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang. And the research approach used in this research is descriptive analytic.
Based on this study it can be concluded that Kanindo Sharia has applied the freedom principle of contract in cooperative financing musyarakah insection 1 that contains about funds financing, profit sharing and \ installment will be paid each month in period of 12, 18 or 24 months because there is a balance of negotiation in determination of these three things
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Hukum Bisnis Syariah" : Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyawarah: Studi kasus di koperasi Argo Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur cabang dua Malang." Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
No comments:
Post a Comment