Abstract
INDONESIA:
Wali sebagai unsur pokok yang harus ada dalam pernikahan menurut jumhur ulama menempati posisi rukun sehingga ketiadaan wali menyebabkan batalnya pernikahan secara hukum. Berbeda dengan pandangan imam Hanafi dan ulama-ulama yang berafiliasi kepada madzhab Hanafi yang hanya memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, itupun dalam pandangannya, hanya terbatas pada perempuan yang masih belum dewasa.
Mengingat kedua pendapat di atas sama-sama berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap hadis nabi yang salah satunya adalah hadis yang berbunyi ّ"la nikaha illa biwaliyyin" maka penelitian ini diarahkan pada tiga kajian pokok yaitu menyangkut validitas kesahihan hadis"la nikaha illa biwaliyyin" dalam tinjauan ilmu hadis, begitu juga mengenai kandungan dan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari pemahaman terhadap hadis tersebut, Dengan demikian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian perpustakaan (library research), tentu saja data-data yang dibutuhkan berupa literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema kajian dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni metode pengumpulan data melalui penelusuran terhadap data-data kepustakaan, baik yang berupa sumber data primer, sekunder atau bahkan data-data yang bersifat tersier. Kemudian data tersebut dipahami dengan menggunakan pendekatan historis, tekstual dan kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk melihat sisi validitas hadis "la nikaha illa biwaliyyin" dari sisi sanad maupun matannya. Sementara analisis tekstual digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hadis yang dimaksudkan dari sisi redaksi dan gramatikanya, sedangkan analisis kontekstual dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk menelaah setting historis pada saat hadis ّ"la nikaha illa biwaliyyin" disabdakan oleh nabi Muhammad Saw.
Melalui tiga pendekatan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang perwalian yang dalam hal ini adalah hadis yang berbunyi "la nikaha illa biwaliyyin" baik dari sisi sanad ataupun matannya merupakan hadis yang bernilai shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun betapapun, selain pertimbangan mengenai aspek kesahihannya, pertimbangan lain seperti halnya aspek historisitas dalam memahami teks-teks keagamaan termasuk di dalamnya adalah hadis nabi, tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini, kaitannya dengan eksistensi wali dalam pernikahan, diperoleh satu kesimpulan bahwa kesahihan hadis di atas tidak menyebabkan seorang wali dapat bertindak sewenang-wenang melainkan hanya ditempatkan sebagai pemberi pertimbangan dan bukan untuk memveto –ijbar– keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya.
Abstract
Guardians as the main element that must exist in marriage according to the jumhur ulama occupy the position of harmony so that the absence of a guardian led to the cancellation of marriage by law. In contrast to the views of Hanafi imams and scholars who are affiliated with the Hanafi school of thought who only position the guardian as a condition of marriage, even then in his view, are limited to women who are still immature.
Given the above two opinions are both departing from different interpretations of the hadith of the prophet which one of them is a hadith that says "la nikaha illa biwaliyyin" so this study is directed to three main studies that concern the validity of the validity of the hadith "la nikaha illa biwaliyyin" in Review of the science of hadith, as well as about the content and legal implications that can be generated from the understanding of the hadith, Thus, this research belongs to the category of library research (library research), of course the required data in the form of literature that has relevance to The theme of the study by using the method of documentation, the method of data collection through tracing the library data, whether in the form of primary data sources, secondary or even tertiary data. Then the data is understood by using historical, textual and contextual approach. Historical approach is used to see the side of the validity of hadith "la nikaha illa biwaliyyin" from the side of sanad and matannya. While textual analysis is used to give meaning to the hadith which is meant from the side of the editorial and grammatical, while contextual analysis is intended as a knife analysis to examine the historical setting at the time of hadith "la nikaha illa biwaliyyin" is spoken by the prophet Muhammad Saw.
Through the above three approaches, it can be concluded that the hadith about guardianship in this case is a hadith which reads "la nikaha illa biwaliyyin" either from the side of sanad or matannya is a hadith which is worth shahih and can be made as hujjah. However, in spite of the consideration of its aspect of validity, other considerations as well as aspects of historicity in the understanding of religious texts including those of the prophet, can not be ignored. So in this study, in relation to the existence of the guardian in marriage, one concludes that the validity of the above hadith does not cause a wali to act arbitrarily but only placed as a deliberator and not to veto the intentions of those under his guardianship.
No comments:
Post a Comment