Abstract
INDONESIA :
Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.Akta perdamaian dapat terjadi setelah adanya konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.Namun, adanya akta perdamaian ini tidak serta merta ada ketika terjadi konflik. Akta perdamaian dapat terjadi setelah melakukan beberapa proses pendamaian yang dilakukan oleh seorang mediator yang imparsial terhadap para pihak yang bersengketa dan terhadap perkara yang disengketakan. Proses tersebut lazim disebut sebagai proses mediasi yakni proses menemukan keinginaun-keinginan antara para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa mampu untuk mentoleransi keinginan pihak satu dengan pihak yang lainnya, maka toleransi-toleransi tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang secara sukarela disetujui oleh pihak bersengketa. Kesepakatan perdamaian inilah yang akan menjadi sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sama seperti putusan hakim setelah dilegalisasi oleh pengadilan agama yang bersangkutan.
Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. hasil wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan sumber data sekunder berupa bahan publikasi literatur, buku-buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim ditingkat penghabisan. Bersifat final, mengikat para pihak agar melaksanakan isi perjanjian yang telah dibentuk didalam akta perdamaian.Sanksi dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian adalah eksekusi langsng dari pengadilan agama yang berwenang. Kekuatan hukum akta perdamaian seperti yang disebutkan dikuatkan didalam pasal 1858 KUHPerdata. Proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian adalah sebagai berikut: 1) Jika akta perdamaian itu masih berbentuk kesepakatan perdamaian, jika suatu saat terdapat permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatan (klausul), maka dapat diperkarakan ulang atau dilakukan pemeriksaan ulang perkara. 2) Jika kesepakatan perdamaian itu telah berbentuk akta perdamaian, maka jika suatu saat terjadi permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatakan, maka oleh pengadilan dapat langsung dilakukan eksekusi terhadap isi kesepakatan tersebut
Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. hasil wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan sumber data sekunder berupa bahan publikasi literatur, buku-buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim ditingkat penghabisan. Bersifat final, mengikat para pihak agar melaksanakan isi perjanjian yang telah dibentuk didalam akta perdamaian.Sanksi dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian adalah eksekusi langsng dari pengadilan agama yang berwenang. Kekuatan hukum akta perdamaian seperti yang disebutkan dikuatkan didalam pasal 1858 KUHPerdata. Proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian adalah sebagai berikut: 1) Jika akta perdamaian itu masih berbentuk kesepakatan perdamaian, jika suatu saat terdapat permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatan (klausul), maka dapat diperkarakan ulang atau dilakukan pemeriksaan ulang perkara. 2) Jika kesepakatan perdamaian itu telah berbentuk akta perdamaian, maka jika suatu saat terjadi permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatakan, maka oleh pengadilan dapat langsung dilakukan eksekusi terhadap isi kesepakatan tersebut
ENGLISH :
Official reconciliation document is a document which the content is a reconciliation agreement and judge verdict that evaporate the reconciliation agreement which doesn‟t ben to ordinary law or extra ordinary law. Reconciliation document can be made after the conflict between two sides happened but this official recontiliation document is not always made when the conflict happened. The official reconciliation document can be made after doing many recontiliation prosess which done by mediator who impartial to every side who has legal dispute and to the case which was disputed. This process called by mediation process, mediation process is a process for finding the desirabilities among the sides/ parties who has legal dispute. If the parties who has legal dispute can tolerate the desirabikities among them, then those tolerances can be poured in agreement which be agreed by both at sides who has legal dispute voluntarity this reconciliation agreement will be a reconciliation document that has same law power like a judge verdict after legalized by involved in religion/ Islamic court.
The kind of research that used by research is empirical research with kualitative descriptive approaching. In process of collecty data, the researcher use interview method and documentation as material analyze about interview result. Researcher use interview as a primary data and material of literature publication analyzing many relevan book with main discussion as a source and secondary data then analyze it till the conclution. This recontiliation document has final character, banding ever parties in order to do the content at agreement that was made in a reconciliation document.
The punishment for infraction that happened of this conten of reconciliation document is direct execution from ligion court. If the form of official recontilition document as a recontiliation agreement form, than may happen many problem about one or many content of agreement later. So it be recased or be reinvestigated.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi al-Ahwal al-Syakhshiyyah" :Kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
DOWNLOAD
No comments:
Post a Comment